Pasang iklan

PTPN V dan Bank Mandiri Palembang Dinilai Gagal, Kopsa-M Gugat Ke PN Bangkinang Riau

Gema.id Kampar – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V bersama Bank Mandiri  Palembang digugat oleh Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu ke Pengadilan Negeri (PN) Bankinang  pada Jumat (2/8/2019).

Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu menggugat PT Perkebunan Nusantara dengan alasan wanprestasi.  

Baca juga: Asap Tebal Kembali Menyelimuti Riau

PTPN V belum merilis keterangan resmi mengenai laporan yang dilayangkan oleh Kopsa-M PT tersebut.

Humas PT Perkebunan Nusantara V, Resky Atriansyah beralasan bahwa materi laporan belum ia terima secara layak.

“Saat ini belum bisa mengomentarinya. Sebab informasi dan materi gugatan belum kita terima secara patut,terima kasih.” tegas Resky Atriansyah, Jumat sore (2/8/2019)

Pada kasus tersebut, Koperasi Petani Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu bekerjasama dengan PTPN untuk mengelolah kebun sawit pola Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KPPA) seluas 1.650 hektar.

Baca juga: Seorang Tahanan Rutan Cabang Selatpanjang Meninggal Dunia

Pada kerjasama tersebut, PTPN V bertindak sebagai penjamin Kopsa-M dalam  peminjaman biaya untuk membangun kebun sawit ke Bank Mandiri.

Suwandi merupakan Kuasa Hukum Kopsa-M, menjelaskan Bank Mandiri Palembang juga ikut digugat karena kasus tersbut, gugatan terdaftar pada nomor 99/PDTG-G/20/2019/PN.Bkn.

Suwandi juga menjelaskan bahwa PTPN V terbukti gagal membangun kebun milik Kopsa-M yang dibuktikan dari penilaian teknis Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kab. Kampar.

“Hasil penilaian teknis menyatakan, kebun gagal dan harus replanting (tanam ulang),” ujar Suwandi, pada Jumat siang.

Baca juga: TKI Asal Kepulauan Meranti Meninggal Dunia Di Malaysia: Postingan Di Medsosnya Mengharukan

Ia juga mengungkapkan bahwa gagalnya pembagunan kebun sawit telah membawa dampak kerugian terhadap anggota koperasi.

Menurutnya, produksi rill koperasi sekitar 13,155 persen sehingga anggota yang berkecimpung di koperasi mengalami kerugian dari standar minimal Rp. 130 miliar selama 13 tahun.

“Dengan perhitungan produksi standar minimal saja, kebun harusnya  berproduksi minimal 149 miliar, ini megakibatkan hutang KPPA ke bank tidak terbayar,” tutur Suwandi yang didampingi oleh 2 pengacara lain, Hongkop Manullang dan Ali Husin Nasution.

Koperasi diklaim oleh Bank Mandiri dan PT Perkebunan Nusantara memiliki hutang sebanyak Rp. 125 miliar lebih pada Juni 2018.

Ketiga pengacara Kopras menegaskan bahwa koperasi jelas menolak hutang tersebut karena menurut mereka, Kopsa-M telah dirugikan sebab PTPN V telah gagal membangun kebun yang berstandar nasional.

“Bagaimana tidak gagal? Hak koperasi yang seharusnya seharusnya di penuhi PTPN V saat pembangunan kebun sebagaimana tercantum dalam perjanjian, tidak terpenuhi,” ujar Hakim Kopsa-M.

Baca juga: BNPB Sentil Kepala Daerah Riau, Karhutla Belum Teratasi

Pada surat perjanjian di sepakati, PTPN V harus membangun kebun yang dilengkapi  jalan poros, jalan koleksi, jalan produksi, gorong-gorong, jembatan, dan sarana yang layak lainnya.

Suwandi menyatakan, fakta Disbunakkeswan telah menyatakan bahwa perkebunan sawit gagal.

Ia juga menambahkan bahwa Hakim yang menangani kasus tersebut dapat memutuskan perkara dengan adil dan transparan.

Tinggalkan komentar

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)