Pasang iklan

Riau Menderita, Musim Hujan Kena Banjir, Kemarau Dapat Polusi Asap

Gema.id Riau – Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)  mengungkapkan Riau menderita semenjak pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi 2018-2038.

Jikalahari menyebutkan, masyarakat Riau hanya meraskan “iklim bencana”.

“Di musim kemarau menghirup polusi asap, di musim penghujan terkena banjir,”  tutur Okto Yugo Setiyo selaku Wakil Koordinator Jikalahari, di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Angkat Spanduk Depan Kapolda Riau, Presiden BEM UNRI Diamankan

Okto mengkelaim bahwa musim hujan dan kemarau telah mengancam keselamatan masyarakat Riau. Hal itu disebabkan karena buruknya menejemen dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Riau

Jelas Okto Yugo Setio, Buruknya cuaca di Riau bukan hanya dirasakan oleh masyarakat biasa tapi juga telah menimpa orang nomor satu Gubernut Riau, Samsuar yang mengaku mengalami infeksi saluran pernafasan (ISPA).

Sambung, Okto bahwa hal tersebut akibat dari kabut asap dari kebakaran kutan dan lahan (karhutla) gembut yang kembali terjadi di Provinsi Riau sejak Januari 2019.

Baca juga: Karhutla Tak Terbendung, LSM Jikalahari Desak Kapolda Riau Jerujikan Perusahaan

Kabut asap yang kembali dimulai sejak awal 2019 telah menyebabkan sekitar 1.760 warga mengalami ISPA. Sedangkan ketika dihitung  sejak 2015, enam warga meninggal dunia dan 104.408 warga terkena ISPA sampai 2019 akibat terkena polusi asap karhutla.

Ketika musim hujan juga tak kalah mirisnya, terhitung sejak Juni 2019, seorang warga di Pekanbaru , Yeni Riska Purwati (27) mininggal dunia karena terserat banjir.

Sejak 2008 sampai dengan 2019, terdapat 53 orang telah meninggal dunia serta ribuan warga terpaksa meniggalkan rumahnya untuk mengungsi si setiap tahunnya

Okto membeberkan bahwa pihaknya mencoba memberi solusi terkait KLHS sebelum Perda disahkan, namun masukan tersebut diabaikan oleh Pemprov.

Baca jaga: Kapolda Riau Tetapkan Perusahaan Tersangka Karhutla

Parahnya  menurut Okto, hasil laporan final KLHS yang belum pernah diparipurnakan tiba-tiba telah menjadi lampiran KLHS dalam Perda RTRW Provinsi Riau.

Okto juga menambahkan bahwa KLHS yang diambil sebagai lampiran belum disepakati oleh Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Padahal salah satu muatan KLHS berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar masyarakat selamat dari banjir dan karhutla,” kata Wakil Koordinator Jikalahari.

Ia menambahkan, selain daya pendukung dan tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga terdapat dampak dan risiko, pemanfaatan Sumber Daya Alam, kinerja ekosistem atau jasa, ketahanan keanekaragaman hayati, efisiensi, dan kapasitas terhadap perubahan iklim.

Baca jaga: Gubernur Riau Akan Liburkan Sekolah

“Saya kira dampaknya yang terjadi hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi karena tidak ada evaluasi menyeluruh dan RTRW yang disusun tidak menjadi solusi. Kemudian Januari sampai Juni kemarin itu tiga orang meninggal diterkam harimau,”  ungkap tutur Okto Yugo Setiyo.

Tinggalkan komentar